Haji non kuota sekarang menjadi perbincangan hangat dikalangan pelaku bisnis umrah dan haji juga pemerintah indonesia. Banyaknya daftar antrian haji menyebabkan kuota haji selalu diperebutkan. Tak jarang mendengar istilah jual beli kuota haji antar lembaga dan instansi penyelenggara. Masalah ini konon sudah mengakar kuat sejak dahulu. Pada dasarnya kuota disuatu negara adalah sebuah hasil kebijakan pemerintah Arab Saudi penuh. Kuota diberlakukan berdasarkan jumlah penduduk, yaitu seperseribu jumlah penduduk, hal ini memicu polemik agar sistem kuota tidak lagi diberlakukan tetapi berdasarkan daftar nomor urut tunggu yang kenyataannya disetiap daerah mengalami perbedaan signifikan. Sehingga pada suatu propinsi kuota haji tahun 2020 sudah penih terisi, sejak april tahun ini. dengan demikian. daftar tunggu (waiting list) provinsi mencapai 9-10 tahun. Atas hal ini Kemenag Indonesia selalu mengajukan penambhan huota haji setiap tahunnya. disinilah awal mulanya permasalahan terjadi.
Kemenag Indonesia dalam rilisnya mengatakan bahwa sampai bulan april 2011 calon jamaah haji nasional yang sudah membayar setoran awal BPIH berjumlah 1.342.482 orang. jumlah ini sudah termasuk haji khusus/ haji plus 38.048. secara matematis , dari angka ini bisa diperkirakan lama daftar tunggu haji regular berkisar 6-7 tahun. Sementara daftar tunggu haji plus antara 2-3 tahun. Hal ini bisa saja berubah cepat.
Hasil pusat staistik , jumlah penduduk indonesia saat ini adalah 237.600.000 jiwa. Jika ketentuan Arab Saudi mengenail jumlah kuota seperseribu dari jumlah penduduk, maka seharusnya Indonesia mendapat jatah kuota lebih dari yang didapat sekarang yaiyu 211.000 orang, dengan rincian haji regular 194.000 orang dan haji plus sebanyak 17.000 orang. Kuota ini belum berubah dari kuota dasar tahun lalu. seharusnya tahun 2011 ini diberikan kuota sebanyak 237.000 orang.
Tapi bukannya membatasi kuota dari seperseribu dari jumlah penduduk Indonesia, pemerintah Arab Saudi justru mengeluarkan kebijakan Calling Card visa melalui kedutaan besar yang berada dinegara masing-masing. Dengan calling Card inilah individu atau kelompok bisa melaksanakan haji, namun data nya tidak tercatat dalam sistem sikohat. Inilah yang disebut Haji Non Kuota yang jumlahnya hingga ribuan. Haji Non Kuota inilah yang dbelakang hari menjadikan permasalahan baru mulai dari kegagalan berangkat sampai terlantarnya jamaah di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun melalui kebijakan haji non kuota ini telah mengganggu sistem perhajian di Indonesia.
Kontan saja daripada menunggu daftar tunggu yang panjang banyak calon jemaah haji mau membayar berapapun biayanya puluhan hingga ratusa juta sekalipun. Satu hal yang pasti mereka belum mendapat sebuah kepastian, mengenai kapan berangkat, penempatan di tanah suci nya, pemulangan ke tanah air. Hal yang berbeda dengan haji plus atau regular yang mendapatkan jaminan dan perlindungan. Namun fenomenanya dua tahun ini haji non kuota semakin banyak beredar. disinlah banyak bisnis broker visa haji bermain. untuk anda pilihlah jalur haji plus atau regular. semoga bermanfaat.
